Agama dan politik memang sering berjalan beriringan. Di banyak negara Asia Tenggara, agama bukan hanya menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, tetapi juga ikut hadir dalam persaingan politik.
Identitas agama bisa digunakan untuk membangun dukungan, memperkuat kelompok, atau mendapatkan legitimasi politik.
Pertanyaannya, apakah ketika agama masuk ke dalam politik, kekerasan pasti akan terjadi?
Hasil kajian terhadap sebelas negara di Asia Tenggara menunjukkan bahwa jawabannya tidak selalu demikian. Politisasi agama tidak otomatis membuat konflik berubah menjadi kekerasan. Ada banyak hal lain yang ikut menentukan, seperti konflik etnis, persoalan wilayah, persaingan antarkelompok, nasionalisme mayoritas, hingga cara negara menghadapi perbedaan tersebut.
Di Indonesia dan Malaysia, misalnya, agama menjadi bagian dari dinamika politik dan persaingan untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Tetapi penggunaan identitas agama dalam politik tidak serta-merta berkembang menjadi konflik bersenjata. Artinya, agama bisa saja menjadi bagian dari kontestasi politik tanpa harus berakhir pada kekerasan.
Kondisinya menjadi berbeda ketika persoalan agama bertemu dengan masalah lain yang sudah lebih dulu ada.
Thailand Selatan dan Mindanao di Filipina menjadi contoh bagaimana identitas agama dapat berhubungan dengan persoalan etnis, wilayah, dan tuntutan politik. Dalam situasi seperti ini, konflik tidak lagi hanya berbicara soal agama. Ada persoalan identitas, wilayah, dan kepentingan politik yang saling bertemu sehingga situasinya menjadi jauh lebih rumit.
Myanmar juga memperlihatkan persoalan yang tidak kalah kompleks. Hubungan antara identitas mayoritas dan minoritas dapat berkelindan dengan nasionalisme agama, konflik etnis, dan kekerasan terhadap kelompok tertentu. Kasus ini menunjukkan bahwa melihat agama sebagai satu-satunya penyebab kekerasan tentu tidak cukup.
Menurut penulis, ada tiga hal yang penting diperhatikan untuk memahami hubungan antara politisasi agama dan kekerasan politik, bagaimana identitas digunakan, konflik apa yang ada di sekitarnya, dan bagaimana negara meresponsnya.
Ketiganya bisa menghasilkan situasi yang berbeda. Di satu tempat, agama mungkin hanya menjadi bagian dari persaingan politik. Di tempat lain, identitas agama bisa memperkuat konflik sosial.
Sementara dalam kondisi tertentu, agama dapat beririsan dengan konflik bersenjata, terutama ketika persoalan identitas bertemu dengan tuntutan wilayah, gerakan separatis, atau kelompok bersenjata.
Karena itu, menurut penulis, pembahasan mengenai politisasi agama sebaiknya tidak berhenti pada pertanyaan apakah agama digunakan dalam politik atau tidak. Yang lebih penting adalah melihat bagaimana penggunaan identitas tersebut berlangsung dan bagaimana lingkungan politik di sekitarnya memengaruhinya.
Respons negara juga punya peran besar. Ketika perbedaan dapat dikelola melalui aturan, institusi politik, dialog, perlindungan kelompok minoritas, dan mekanisme penyelesaian konflik, ketegangan tidak selalu berkembang menjadi kekerasan. Sebaliknya, persoalan dapat menjadi lebih serius ketika konflik antarkelompok semakin tajam dan perlindungan terhadap kelompok tertentu melemah.
Pada akhirnya, agama bukan satu-satunya faktor yang menjelaskan munculnya kekerasan politik. Ada persoalan sosial, politik, sejarah, wilayah, dan kelembagaan yang ikut menentukan arah sebuah konflik.
Dari berbagai kasus di Asia Tenggara, kita bisa melihat bahwa agama dapat menjadi bagian dari politik tanpa harus menjadi sumber kekerasan. Yang menjadi persoalan adalah ketika identitas agama bertemu dengan konflik lain yang belum terselesaikan, lalu diperkuat oleh persaingan politik dan respons negara yang tidak mampu meredakan ketegangan.
Menurut penulis, di tengah masyarakat Asia Tenggara yang sangat beragam, tantangannya bukan menghilangkan perbedaan agama dari politik, tetapi memastikan bahwa perbedaan tersebut tetap dapat diperdebatkan dan dikelola melalui cara-cara politik yang damai.
Penulis:
Frans Tory Damara Pradipta (Program Studi Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung)
Subri Rahmadani (Program Studi Sosiologi, Universitas Bangka Belitung)
Zitra Akhmad Syahrullah Fadly (Program Studi Sosiologi, Universitas Bangka Belitung)